DPR terus mempercepat pembahasan RUU Penyesuaian Pidana sebagai bagian dari agenda reformasi hukum. Langkah ini memunculkan berbagai reaksi, mulai dari dukungan hingga kritik keras mengenai urgensi dan proses percepatannya. Banyak pihak bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat DPR begitu agresif dalam merampungkan regulasi ini? Artikel ini membahas alasan-alasan utama yang berada di balik percepatan tersebut.
Membenahi Ketimpangan Besaran Hukuman di Berbagai Regulasi
Salah satu alasan paling mendasar adalah adanya ketidakseimbangan ancaman pidana di berbagai undang-undang. Ada tindak pidana ringan yang memiliki ancaman hukuman sangat tinggi, sementara tindak pidana yang berdampak besar justru dihukum lebih ringan. Ketimpangan seperti ini menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum dan berpotensi mencederai rasa keadilan.
Melalui RUU Penyesuaian Pidana, DPR ingin menciptakan harmonisasi. Besaran hukuman akan disesuaikan agar lebih sinkron dan proporsional. Tugas ini membutuhkan regulasi payung yang kuat, sehingga percepatan pembahasannya dianggap penting untuk segera mengatasi ketidakteraturan sistem pemidanaan yang sudah lama berlangsung.
Meningkatnya Kejahatan Digital yang Tidak Terakomodasi Aturan Lama
Perubahan perilaku kriminal di era digital menjadi faktor signifikan lainnya. Kejahatan seperti phishing, pencurian data pribadi, kejahatan berbasis aplikasi, hingga penipuan online semakin marak. Celakanya, banyak di antaranya belum memiliki landasan hukum yang jelas dalam undang-undang pidana tradisional.
DPR melihat adanya urgensi untuk melengkapi regulasi agar siap menghadapi tantangan baru. RUU Penhesuaian Pidana diharapkan menjadi instrumen untuk memperluas cakupan pemidanaan terhadap kejahatan modern yang berkembang sangat cepat. Demi mengejar relevansi hukum, percepatan pembahasan pun menjadi pilihan.
Target Penyelesaian Legislasi yang Menumpuk
Setiap periode DPR, ada banyak RUU prioritas yang belum diselesaikan. RUU Penyesuaian Pidana merupakan salah satu yang terus bergeser dari tahun ke tahun. Untuk mencegah penundaan berlarut, DPR mempercepat pembahasan demi mencapai target Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Beberapa anggota DPR berpendapat bahwa pembahasan yang terlalu lama justru berisiko membuat konteks sosial berubah dan draf RUU menjadi usang. Percepatan dilakukan untuk menuntaskan backlog legislasi sekaligus memastikan regulasi tetap relevan.
Dorongan Politik Menjelang Masa Pemilu
Tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika politik turut memengaruhi tempo pembahasan RUU. Menjelang tahun pemilu, DPR cenderung ingin menunjukkan capaian nyata kepada publik. Menyelesaikan RUU besar seperti Penyesuaian Pidana dapat menjadi bukti produktivitas legislatif yang dapat dijadikan materi kampanye atau evaluasi kinerja.
Walaupun DPR secara resmi menyangkal motivasi politik dalam percepatan ini, para analis melihat pola yang berulang setiap memasuki tahun politik. RUU yang dianggap strategis biasanya dikebut menjelang masa pemilihan.
Tuntutan Publik untuk Pembaruan Sistem Pidana
Desakan masyarakat terhadap pembaruan sistem pemidanaan menjadi salah satu tekanan terbesar. Berbagai kasus kriminalisasi yang dianggap berlebihan, ketidakadilan dalam putusan, hingga inkonsistensi ancaman hukuman menimbulkan keprihatinan publik.
Organisasi masyarakat sipil juga sudah lama mendorong penyelarasan aturan pidana yang lebih manusiawi dan proporsional. DPR akhirnya mempercepat pembahasan sebagai wujud respons terhadap tuntutan pembaruan hukum yang lebih modern dan relevan.
Kekhawatiran terhadap Kualitas Pembahasan yang Terlalu Tergesa-gesa
Walau percepatan dilakukan, banyak pihak khawatir bahwa langkah ini bisa mengorbankan kualitas perumusan regulasi. Penyusunan aturan pidana memerlukan kajian akademik mendalam, konsultasi dengan ahli, serta partisipasi publik yang cukup luas. Jika prosesnya terlalu cepat, risiko multitafsir dan kecacatan norma dapat meningkat.
Karena itu, pengawasan publik tetap diperlukan untuk memastikan percepatan tidak menghilangkan kualitas dan prinsip kehati-hatian dalam setiap pasal yang disusun.
Kesimpulan: Percepatan Bermanfaat Jika Tetap Transparan
RUU Penyesuaian Pidana memang membutuhkan perhatian serius dan pembaruan segera. DPR memiliki alasan kuat untuk mempercepat proses, mulai dari harmonisasi hukum hingga ancaman kejahatan modern. Namun, percepatan harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan dengan analisis yang matang agar tujuan pembaruan hukum tidak berubah menjadi masalah baru.
