walknesia.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut yang diusulkan oleh Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), kini mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dukungan ini memperkuat langkah Yusril untuk membawa RUU tersebut kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat regulasi yang mengatur keamanan laut Indonesia.
Urgensi Pembentukan RUU Keamanan Laut
Indonesia yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengelola keamanan laut. Kejahatan di laut, seperti pencurian ikan, penyelundupan narkoba, serta pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing, menjadi ancaman nyata yang harus diatasi dengan regulasi yang tepat. Selama ini, pengaturan keamanan laut masih terpecah dalam berbagai peraturan yang tidak sepenuhnya terkoordinasi, sehingga diperlukan sebuah regulasi yang bisa mengatur secara menyeluruh.
Menurut Yusril, RUU Keamanan Laut ini tidak hanya akan menyatukan berbagai kewenangan terkait keamanan perairan, tetapi juga akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan keamanan laut yang semakin kompleks.
Poin Utama dalam RUU Keamanan Laut
RUU ini mencakup berbagai aspek penting yang diperlukan untuk memperkuat pengelolaan dan penegakan hukum di laut, di antaranya:
- Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga Keamanan Laut
RUU ini akan memperjelas kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta meningkatkan koordinasi dengan TNI Angkatan Laut dan aparat keamanan lainnya dalam mengawasi dan menanggulangi ancaman di laut. - Penanggulangan Kejahatan Maritim Secara Terpadu
Salah satu fokus utama adalah memberantas kejahatan laut, seperti perompakan, penyelundupan, serta perdagangan ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. - Penegakan Hukum yang Lebih Tegas dan Efektif
Dengan adanya RUU ini, penegakan hukum di laut diharapkan bisa lebih tegas, jelas, dan terkoordinasi, sehingga pelanggaran dapat diatasi secara lebih efektif. - Kerja Sama Internasional dalam Keamanan Laut
Mengingat posisi Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara, RUU ini juga akan mendorong kerja sama internasional untuk menjaga keamanan laut Indonesia dari ancaman bersama.
Langkah Selanjutnya dan Dukungan Pemerintah
Setelah mendapatkan dukungan penuh dari DPR, Yusril akan segera mengajukan RUU ini kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mendapat perhatian dan dukungan lebih lanjut dari pemerintah. Dengan adanya dukungan dari DPR, diharapkan proses pembahasan RUU Keamanan Laut bisa segera berjalan lancar dan cepat.
RUU ini diharapkan bisa segera disahkan agar Indonesia memiliki regulasi yang lebih kuat dalam menjaga perairan dan memperkuat ketahanan maritim negara.
