walknesia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjadwalkan ulang pemanggilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, pada 20 Februari 2025. Pemanggilan ini dilakukan setelah Hasto tidak hadir dalam panggilan pertama terkait penyidikan kasus dugaan korupsi yang tengah diproses oleh lembaga antirasuah tersebut.
Pemanggilan Ulang Hasto oleh KPK
KPK menyatakan bahwa pemanggilan ulang ini adalah bagian dari prosedur penyelidikan yang harus dijalankan. Penyidik membutuhkan keterangan dari Hasto untuk mendalami beberapa hal yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditelusuri.
Sebelumnya, Hasto tidak memenuhi panggilan pertama dengan alasan yang belum dijelaskan secara rinci. Namun, KPK menegaskan bahwa pihak yang dipanggil wajib menghadiri pemeriksaan guna membantu proses penyidikan.
Respons Hasto terhadap Pemanggilan KPK
Hasto Kristiyanto telah memberikan pernyataan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang berlangsung dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif. Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah ia akan hadir dalam pemanggilan kedua ini atau kembali mangkir.
Jika Hasto kembali tidak memenuhi panggilan, KPK memiliki kewenangan untuk mengambil langkah hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Kasus yang Dikaitkan dengan Pemanggilan Hasto
KPK belum memberikan keterangan resmi terkait kasus yang menyebabkan pemanggilan Hasto. Namun, sejumlah pihak menduga bahwa pemanggilan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret beberapa tokoh politik.
Dalam beberapa waktu terakhir, KPK memang tengah mengusut berbagai kasus yang melibatkan pejabat dan elite politik. Publik menunggu apakah pemanggilan Hasto akan membawa perkembangan baru dalam penyelidikan kasus tersebut.
Dampak Politik dari Pemanggilan Ini
Sebagai salah satu figur penting di PDI Perjuangan, pemanggilan Hasto oleh KPK tentu memiliki implikasi politik yang cukup besar. Beberapa pengamat menilai bahwa kasus ini dapat mempengaruhi stabilitas internal partai menjelang agenda politik ke depan.
Selain itu, pemanggilan ini juga menjadi ujian bagi KPK dalam menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Publik berharap bahwa KPK tetap bertindak independen tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.
Kesimpulan
Pemanggilan ulang Hasto Kristiyanto pada 20 Februari 2025 oleh KPK menjadi perhatian publik. Masyarakat menantikan bagaimana perkembangan kasus ini dan apakah Hasto akan memenuhi panggilan tersebut. Dengan penyidikan yang terus berjalan, diharapkan KPK dapat mengungkap kasus ini secara transparan dan profesional.
