walknesia.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menegaskan pentingnya kebijakan berbasis kesetaraan gender dalam pembangunan daerah. Dalam pertemuan retreat bersama kepala daerah, beliau mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung hak perempuan dan anak.
Kesetaraan Gender sebagai Pilar Pembangunan
Menteri PPPA menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa memastikan kesetaraan gender. Banyak kebijakan daerah masih kurang mempertimbangkan aspek ini, sehingga perempuan dan anak sering kali mengalami kesenjangan akses dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.
Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam memastikan kebijakan yang adil bagi semua kelompok masyarakat antara lain:
- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan kebijakan.
- Memastikan akses layanan publik yang setara bagi perempuan dan laki-laki.
- Mendorong kebijakan yang melindungi perempuan dan anak dari diskriminasi serta kekerasan.
Tantangan Implementasi di Daerah
Meskipun kesadaran akan kesetaraan gender meningkat, masih ada berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan ini, di antaranya:
- Norma Sosial yang Menghambat Perubahan
Budaya patriarki masih mengakar di beberapa daerah, menyebabkan keterbatasan peran perempuan dalam pembangunan. - Kurangnya Representasi Perempuan dalam Pemerintahan
Partisipasi perempuan dalam jabatan strategis masih minim, sehingga kebijakan sering kali kurang berpihak pada mereka. - Minimnya Anggaran untuk Program Kesetaraan Gender
Banyak daerah belum memberikan alokasi dana yang cukup untuk mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Strategi yang Harus Diterapkan
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Menteri PPPA memberikan sejumlah rekomendasi kepada kepala daerah:
- Mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.
- Mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung inisiatif kesetaraan gender.
- Menggandeng organisasi masyarakat dan akademisi untuk memperkuat implementasi kebijakan berbasis gender.
- Mengadakan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman aparatur daerah tentang pentingnya kesetaraan gender.
Komitmen untuk Masa Depan
Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, kebijakan berbasis kesetaraan gender dapat diterapkan lebih luas dan berdampak nyata bagi masyarakat. Pembangunan yang adil dan inklusif hanya bisa terwujud jika hak perempuan dan anak diakui serta dilindungi dalam setiap kebijakan yang dibuat.
