
walknesia.id – Tim hukum Hasto Kristiyanto berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir dalam sidang praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Praperadilan ini diajukan sebagai upaya hukum atas dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap Hasto.
Alasan Pengajuan Praperadilan
Tim hukum Hasto menyebut bahwa terdapat beberapa prosedur yang dianggap tidak sesuai dalam penyelidikan yang dilakukan KPK. Mereka menilai ada potensi pelanggaran hukum, termasuk dalam pemanggilan saksi serta penggeledahan yang dilakukan terhadap pihak yang terkait.
Menurut tim hukum, praperadilan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah hukum yang diambil harus tetap dalam koridor aturan yang berlaku. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap asas keadilan dalam proses penyelidikan.
Harapan atas Kehadiran KPK di Sidang
Dalam sidang praperadilan ini, tim hukum Hasto menginginkan kehadiran KPK untuk memberikan klarifikasi terkait:
- Keabsahan penyelidikan – Apakah dasar hukum yang digunakan oleh KPK sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
- Proses pemanggilan saksi – Apakah ada pelanggaran dalam pemanggilan saksi yang dilakukan dalam penyelidikan ini?
- Keabsahan bukti – Apakah bukti yang dikumpulkan KPK sah secara hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku?
Jika KPK hadir dalam sidang praperadilan ini, maka proses hukum yang berlangsung diharapkan bisa lebih terbuka dan tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Sikap KPK terhadap Praperadilan Ini
Hingga saat ini, KPK belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam sidang praperadilan ini. Namun, lembaga tersebut menegaskan bahwa semua proses penyelidikan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Juru bicara KPK juga menambahkan bahwa pihaknya tidak akan terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun. KPK menegaskan bahwa mereka bekerja berdasarkan fakta hukum dan akan mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan.
Dampak Potensial dari Praperadilan
Hasil dari sidang praperadilan ini akan berdampak pada jalannya penyelidikan yang dilakukan KPK. Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi antara lain:
- Jika praperadilan dikabulkan – Penyelidikan terhadap Hasto bisa dihentikan, dan KPK harus memulai proses baru dengan lebih memperhatikan aspek legalitas.
- Jika praperadilan ditolak – Proses hukum terhadap Hasto akan terus berlanjut, dan kasus ini dapat memasuki tahap yang lebih serius.
Masyarakat akan terus mengikuti perkembangan sidang ini sebagai bagian dari dinamika hukum dan politik di Indonesia. Keputusan pengadilan nantinya akan menjadi tolok ukur penting dalam menilai transparansi serta akuntabilitas lembaga penegak hukum di negeri ini.