walknesia.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah dengan anggaran mencapai Rp 25 triliun per bulan menjadi perhatian banyak pihak. DPR menegaskan bahwa jumlah dana yang begitu besar harus dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan.
DPR Minta Pemerintah Jaga Transparansi
Anggota DPR menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana MBG. Program ini dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Namun, besarnya anggaran juga berpotensi menimbulkan celah bagi praktik korupsi jika tidak diawasi dengan baik.
Pemerintah diminta untuk secara berkala melaporkan penggunaan anggaran kepada publik, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi distribusi dan efektivitas program ini. Dengan pengelolaan yang transparan, manfaat MBG dapat dirasakan secara maksimal oleh penerima yang benar-benar membutuhkan.
Risiko Penyalahgunaan Dana dalam Program Besar
Program dengan anggaran sebesar ini memiliki risiko penyalahgunaan yang tinggi. DPR mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi berbagai bentuk kecurangan, seperti penggelembungan harga, pengadaan fiktif, hingga distribusi yang tidak tepat sasaran.
Untuk mencegah potensi fraud, pemerintah perlu menerapkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan dana dan penyaluran bantuan. Dengan sistem yang lebih modern dan akurat, setiap transaksi dapat dipantau dengan lebih baik, sehingga menutup celah bagi praktik penyimpangan.
Keterlibatan Lembaga Pengawas
DPR mendorong peran aktif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi pelaksanaan MBG. Audit menyeluruh harus dilakukan secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Selain itu, DPR menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus bertindak tegas jika ditemukan indikasi penyalahgunaan dana. Tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan korupsi dalam program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Siapkan Sistem Pengawasan Ketat
Pemerintah sendiri mengklaim telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan program MBG berjalan dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan memperketat sistem verifikasi penerima manfaat serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program ini. Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, diharapkan MBG bisa berjalan efektif dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan gizi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan anggaran Rp 25 triliun per bulan, program MBG bukan sekadar proyek biasa. DPR menegaskan bahwa pengelolaan yang cermat dan pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
