walknesia.id – Wacana penerapan hukuman mati bagi pelaku megakorupsi kembali mencuat setelah Jaksa Agung menegaskan sikap tegasnya terhadap tindak pidana korupsi. Ia menilai bahwa korupsi berskala besar yang merugikan negara triliunan rupiah harus dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang layak dijatuhi hukuman mati. Pernyataan ini pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat serta para ahli hukum.
Landasan Hukum Hukuman Mati bagi Koruptor
Hukuman mati bagi koruptor sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi koruptor yang melakukan kejahatan dalam situasi tertentu, seperti saat terjadi bencana atau krisis nasional.
Namun, hingga saat ini belum ada koruptor yang benar-benar dijatuhi hukuman mati berdasarkan aturan tersebut. Jaksa Agung menilai bahwa korupsi dalam jumlah besar yang merusak perekonomian negara sudah seharusnya dianggap sebagai kejahatan yang masuk dalam kategori “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
Dampak Besar Megakorupsi bagi Masyarakat
Korupsi bukan sekadar kejahatan ekonomi, tetapi juga kejahatan yang berdampak luas bagi masyarakat. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, dan kesehatan justru dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, fasilitas publik terbengkalai, pelayanan kesehatan memburuk, dan kesenjangan sosial semakin melebar.
Jaksa Agung menegaskan bahwa tanpa hukuman yang lebih berat, efek jera bagi para pelaku korupsi tidak akan tercipta. Oleh karena itu, ia mendorong agar hukuman mati menjadi opsi yang lebih serius dalam sistem peradilan bagi kasus korupsi kelas berat.
Pro dan Kontra Hukuman Mati bagi Koruptor
Dukungan terhadap hukuman mati bagi koruptor datang dari masyarakat yang sudah lama geram dengan maraknya korupsi di Indonesia. Banyak yang percaya bahwa langkah tegas ini akan memberikan efek jera dan mengurangi angka korupsi di negeri ini.
Namun, ada pula pihak yang menentang gagasan ini. Aktivis hak asasi manusia (HAM) menilai bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan tidak sejalan dengan reformasi hukum modern. Mereka mengusulkan alternatif lain, seperti hukuman seumur hidup dengan penyitaan seluruh aset hasil korupsi untuk dikembalikan kepada negara dan rakyat.
Beberapa pakar hukum juga memperingatkan bahwa penerapan hukuman mati harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari risiko salah vonis, terutama dalam sistem hukum yang masih memiliki celah penyalahgunaan kekuasaan.
Pembelajaran dari Negara Lain
Beberapa negara telah menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi besar. Contohnya, Tiongkok dikenal memiliki kebijakan hukum yang sangat tegas terhadap pejabat yang terbukti melakukan korupsi dalam jumlah besar. Langkah ini diklaim efektif dalam menekan angka korupsi di negara tersebut.
Namun, penerapan hukuman mati di Tiongkok dilakukan dengan sistem hukum yang ketat dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain sebelum mengadopsi kebijakan serupa agar tidak menimbulkan polemik yang lebih besar.
Kesimpulan
Dukungan Jaksa Agung terhadap hukuman mati bagi koruptor besar menjadi perdebatan yang menarik. Di satu sisi, langkah ini dianggap perlu untuk memberikan efek jera dan menekan angka korupsi. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa hukuman mati bisa disalahgunakan atau menimbulkan dampak negatif bagi sistem hukum Indonesia.
Sebelum benar-benar diterapkan, pemerintah dan DPR perlu mengkaji ulang aturan terkait serta memastikan bahwa sistem peradilan dapat berjalan secara transparan dan adil. Jika tidak, kebijakan ini bisa menjadi bumerang yang justru merugikan sistem hukum di Indonesia.
