walknesia.id – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan oknum polisi yang terlibat masalah melalui layanan pengaduan WhatsApp. Fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mempermudah proses pengaduan, dan memperkuat akuntabilitas aparat kepolisian.
Langkah-Langkah Menggunakan Layanan Pengaduan WhatsApp
Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dengan mengikuti beberapa langkah mudah melalui WhatsApp. Berikut cara untuk mengajukan laporan:
- Simpan Nomor WhatsApp Propam Polri
- Pastikan Anda memiliki nomor WhatsApp resmi dari Propam Polri yang digunakan untuk pengaduan.
- Isi Laporan dengan Lengkap
- Dalam laporan, cantumkan data diri Anda sebagai pelapor, termasuk nama lengkap, alamat, dan nomor kontak yang dapat dihubungi.
- Deskripsikan Kejadian dan Sertakan Bukti Pendukung
- Jelaskan secara rinci tentang kejadian yang melibatkan polisi tersebut. Jika memungkinkan, lampirkan bukti seperti foto, video, atau dokumen terkait yang mendukung laporan Anda.
- Proses Penanganan Laporan
- Setelah pengaduan diterima, Propam Polri akan memverifikasi dan menindaklanjuti laporan tersebut dengan investigasi lebih lanjut. Jika ditemukan pelanggaran, oknum polisi akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Jenis Pelanggaran yang Bisa Dilaporkan
Pengaduan yang bisa diajukan meliputi berbagai jenis pelanggaran oleh anggota kepolisian, di antaranya:
- Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang.
- Tindak kekerasan atau tindakan yang melanggar prosedur.
- Tindak pidana seperti korupsi, pungutan liar, dan pemerasan.
- Pelanggaran kode etik profesi kepolisian lainnya.
Tujuan dan Harapan dari Layanan Pengaduan
Dengan adanya layanan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk lebih aktif mengawasi kinerja aparat kepolisian. Selain itu, layanan pengaduan melalui WhatsApp juga mendukung terwujudnya Polri yang lebih bersih, transparan, dan dapat dipercaya. Diharapkan, program ini dapat mempercepat proses penegakan hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
