walknesia.id – Dugaan kasus korupsi yang menyeret Pertamina menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mentoleransi praktik korupsi, terutama di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia berjanji akan membersihkan perusahaan pelat merah dari oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi.
Komitmen Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi, termasuk di sektor energi. Ia menilai bahwa penyelewengan dana negara bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami tidak akan ragu untuk membersihkan instansi negara dari tindakan korupsi. Kepentingan rakyat harus diutamakan, dan mereka yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab secara hukum,” tegasnya dalam pernyataan resmi.
Selain menindak tegas pelaku, Prabowo juga berjanji akan memperbaiki sistem tata kelola di Pertamina agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi
Kasus korupsi di Pertamina diduga telah merugikan negara dalam jumlah besar. Beberapa pihak yang terlibat disebut-sebut berasal dari internal perusahaan maupun eksternal yang memiliki kepentingan bisnis.
Untuk itu, pemerintah mendorong Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan penyelidikan. Prabowo berharap hukum bisa ditegakkan secara adil tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.
“Negara ini butuh kepastian hukum. Jika ada yang menyalahgunakan jabatan, mereka harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.
Dampak Korupsi di Sektor Energi
Praktik korupsi di sektor energi bukan hanya berdampak pada neraca keuangan negara, tetapi juga bisa memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk subsidi atau investasi malah dikorupsi, maka rakyat yang akan menanggung akibatnya.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo menegaskan akan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran BUMN. Reformasi tata kelola akan diterapkan agar perusahaan negara bisa berjalan lebih efisien dan bebas dari praktik korupsi.
Reformasi BUMN untuk Masa Depan
Selain fokus pada pemberantasan korupsi, Prabowo juga akan mendorong reformasi di BUMN agar perusahaan-perusahaan tersebut lebih profesional dan transparan. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki sistem pengawasan serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tubuh Pertamina.
“Kami tidak ingin BUMN menjadi sarang korupsi. Semua harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu,” ujarnya.
Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan Pertamina dan BUMN lainnya bisa lebih bersih, efisien, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara.
